PSI Partai Kiri Selain PKI

PSI-Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1951 sebagaimana yang tertulis dalam buku Kepartaian Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan menggolongkan Partai ini sebagai Partai Kiri, kedudukannya sama seperti Partai Komunis, karena sama-sama berfaham Marxisme.

Disebut Partai Kiri, Karena pada waktu itu Partai digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu Partai yang berdasarkan ketuhanan disebut Partai Kanan, Partai yang didasarkan pada Kebangsaan disebut Partai Tengah sementara Partai yang didasarkan pada Marxisme disebut Partai Kiri.

Dalam buku Kepartaian Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan dijelaskan bahwa partai-partai yang masuk sebagai partai kiri adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba, Partai Buruh, dan Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai).

Pada perkembangannya, meskipun Partai Kiri lebih dari satu, akan tetapi Partai golongan Marxisme yang paling terkenal dan sering dibicarakan orang adalah PKI dan PSI, kedua partai ini terkenal karena kedua-duanya dianggap melakukan Pemberontakan pada pemerintah sehingga kemudian dilarang keberadaannya. Hanya bedannya PSI dibubarkan zaman Soekarno sementara PKI dibubarkan pada zaman Soeharto memerintah.

Latar Belakang Pendirian PSI

PSI sebenarnya merupakan gabungan Partai Sosialis Indonesia (PARSI) yang didirikan dan diketuai oleh Amir Syarifuddin di Yogyakarta pada 12 November 1945 dan Partai Rakyat Sosialis (PARAS) yang didirikan oleh Sutan Sjahrir pada 19 November 1945.

Amir Syarifuddin

Bersatunya PARSI dan PARAS dilandasi oleh kesadaran para pendirinya karena sama-sama berjuang diatas jalur Marxisme Soasialis. Penyatuan kedua Partai ini didahului oleh pendekatan intensif dari kedua pimpinanya, maka setelah melakukan rangkaian pertemuan diantara petinggi kedua Parati maka terciptalah penggabungan atau fusi partai yang terjadi pada 16-17 Desember 1945.

Kongres fusi penggabungan kedua partai itu dilaksanakan di Cirebon. Hasil fusi penggabungan ini kemudian melahirkan nama baru, yaitu PSI yang bermaksud Partai Sosialis Indonesia.

Kongres fusi pada 17 Desember 1945, dihadiri sekitar 57 anggota pimpinan dari kedua partai menyepakati penggabungan partai. Berdasarkan front rakyat, antikapitalisme, dan antiimperialisme, sekali lagi di Cirebon, Parsi dan Paras bergabung menjadi satu, Partai Sosialis. Sjahrir kini menjadi ketua partai yang baru, sedangkan Amir Sjarifuddin menjadi wakil ketua.

Pada perkembangannya PSI populer di kalangan intelektual muda, sebagian besar pelajar dan mahasiswa serta anggota gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh kedua pria tersebut selama pendudukan Jepang di Indonesia.

Sjahrir

Sejak bulan November 1945 sampai pertengahan tahun 1947 menguasai kabinet, yaitu Kabinet Syahrir I, II, dan III serta Kabinet Amir Syarifuddin I dan II. Bahkan beberapa anggota Partai Sosialis ini banyak duduk di kabinet sebagai menteri kala itu. Di Masa Revolusi Nasional Indonesia tersebut, dengan berkuasanya Syahrir dan Syarifuddin, Partai Sosialis tampak kuat. Bahkan punya laskar bernama Pesindo yang terkenal solid persenjataannya ketimbang yang lain.

Bubarnya PSI

Pada tahun 1950-an, PSI melalui salah seorang anggotanya, Soemitro Djojohadikusumo, dituduh melakukan korupsi, ketika duduk sebagai menteri pada kabinet Burhanuddin Harahap.

Menanggapi kondisi itu lawan politik PSI, terus memberitakan kasus dugaan korupsi tersebut sehingga menjadi Booming dan menjadi perhatian luas rakyat.

Soemitro sempat diperiksa dua kali, pertama pada tanggal 26 Maret 1957, kedua tanggal 6-7 Mei 1957) oleh Corps Polisi Militer (CPM), dan hasilnya tidak ada dasar dan alasan untuk menahan dirinya. Selain itu, Soemitro sebenarnya akan dipanggil lagi untuk diperiksa ketiga kalinya pada 8 Mei 1957, namun ia tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

Berdasarkan undang-undang darurat perang, Negara memerintahkan dilakukannya pembersihan. Akibatnya, beberapa orang politisi yang diduga telah melakukan korupsi ditangkap dan beberapa lainnya melarikan diri.

Soemitro Djojohadikusumo

Pada bulan Mei 1957, Soemitro Djojohadikusumo kabur dari Jakarta ke Sumatera. Pada Januari 1958, tersiar kabar telah terjadi pertemuan penting di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Para petinggi militer daerah yang memberontak terhadap Jakarta, berkumpul disana dan Soemitro Djojohadikusumo juga ikut bergabung.

Pada tanggal 15 Februari 1958, PRRI dideklarasikan di Padang, dan Soemitro didaulat menjadi Menteri Perhubungan dan Pelayaran Kabinet PRRI.

Sebelum deklarasi PRRI, Sjahrir bersama sejumlah petinggi pengurus pusat PSI di Jakarta berusaha mengingatkan Soemitro. Beberapa kader PSI diutus menemui Soemitro untuk membujuk kembali ke Jakarta dan untuk berusaha mencegah terjadinya pemberontakan, tetapi usaha Syariri itu sia-sia.

Pada 21 Juli 1960, pimpinan Partai Sosialis Indonesia dipanggil menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta. Sjahrir datang, didampingi pengurus pusat partai,  Djohan Sjahroezah, Soebadio Sastrosatomo, T.A. Murad dan Djoeir Moehamad.

Mereka diminta menjelaskan posisi Partai Sosialis Indonesia terkait dengan pemberontakan PRRI/Permesta. Sepekan kemudian, Sjahrir mengirim surat jawaban ke Istana. Jawaban surat tersebut berbunyi "Sekalipun kami paham dan membenarkan perjuangan daerah, pembentukan pemerintahan pusat yang baru di samping pemerintahan yang ada kami anggap sebagai malapetaka" 

Namun jawaban Sjahrir rupanya tidak memuaskan dan tidak bisa mengubah pendirian Soekarno, maka pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dibubarkan oleh Presiden Soekarno atas pertimbangan Mahkamah Agung melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 201 tahun 1960 mengacu pada Penetapan Presiden No. 7/1959.

Setelah terbit aturan pembubaran, Pengurus PSI diberi waktu satu bulan untuk membubarkan organ-organnya sampai tingkat bawah. Tak lama setelah pembubaran PSI, Sjahrir ditangkap dan dijadikan tahanan politik pada 16 Januari 1962.

Begitulah mengenai pemamparan PSI partai yang didirikan oleh orang-orang berfaham kiri, dibubarkan karena dianggap makar.

Daftar Pustaka
[1] Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisa Pengaturan Hukum Dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004 ), Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2009, hlm.129.
[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Sosialis_Indonesia

Bagikan Artikel ini