Biyaya Persalinan Zaman SBY dan Jokowi Pada Kelahiran Dua Anak Kami

- Januari 17, 2019
Biyaya Persalinan-Penulis masih merasa haru dan bahagia membayangkan bagaimana dahulu ketika istri berhasil selamat melahirkan anak pertama dan kedua kami. Kedua anak kami lahir dengan sempurna tanpa kekurangan suatu apapun.

Kamipun bahagia sebab dianugerahi anak laki-laki disusul kemudian dengan anak perempuan. Suatu kebahagian yang sepertinya sederhana menurut pandangan orang tapi tidak untuk kami.

Anak pertama kami lahir pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada mei 2013. Negara pada zaman ini turut andil dalam kelancaran kelahiran anak kami. Kami diberi fasilitas oleh Negara dalam bentuk program "Jampersal” atau Jaminan Persalinan.
Anak Pertama, Beberapa Saat Setelah Kelahiran
Melalui Jampersal itu, kami yang waktu itu hanya sebagai seorang Guru yang tentunya hidup pas-pasan, dijamin oleh Negara.

Kelahiran anak kami di Puskesmas terbilang geratis sama sekali tidak dipungut biyaya, kecuali hanya biyaya popok pasca kelahiran Istri, itupun hanya Rp. 20.000 dan sifatnya bukan paksaan, kami dibebaskan untuk membeli popok apakah di Pukesmas atau di luar Puskemas, kami memilih membelinya di Puskesmas.

Begitulah kisah mengenai kelahiran anak pertama kami, lahir dimana Negara sedang diperintah oleh SBY. Dalam kisah di atas, bagi kami pribadi menyimpulkan bahwa di Zaman SBY pemerintah melalui mentri kesehatan begitu perhatian kepada rakyatnya, terutama rakyat kecil semacam kami.

Andainya waktu itu tidak ada pertolongan dari pemerintah tentunya mungkin kami harus mengemis kepada keluarga untuk membiyayai persalinan anak kami yang pertama itu. Tapi dengan adanya bantuan pemerintah, kami terlihat mandiri dihadapan orang tua kami masing-masing meski pada hakikatnya waktu itu kami rapuh dalam masalah ekonomi.

Selanjutnya 4 tahun setelah kelahiran anak kami yang pertama, kami kembali dianugerahi seorang anak, anak kedua kami lahir pada Desember 2016, tepat dimana Jokowidodo menjadi kepala pemerintahan di Republik ini.

Kelahiran anak kedua kami ini terbilang gawat, tidak sebagaimana anak pertama kami, sebab anak kami yang kedua ini mulanya diprediksi kembar, sehingga ketika kami menuju Puskesmas untuk melakukan persalinan, kami ditolak, kami diarahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah.

Istri saya waktu itu sudah merasakan beratnya ingin melahirkan kemudian di rujuk ke rumah sakit umum daerah dengan Mobil Ambulance yang disediakan Puskesmas.

Tengah malam kami sampai di RSUD, di RSUD kami langsung dilayani setelah sebelumnya mengurus surat-surat administrasi yang diperlukan. Alhamdulilah-nya tepat jam 00 anak kedua kami lahir, dan ternyata tidak kembar sebagaimana yang diprediksikan sebelumnya dimasa-masa kehamilan.

Dua hari kemudian, kami pulang dari rumah sakit, biyaya persalinan, obat dan hal-hal lainnya kurang lebih berjumlah Rp. 2. 000.0000, ini jika bayar.
Tapi waktu itu kami dibantu Negara, Pemerintah Jokowi melalui “KIS” atau Kartu Indonesia Sehat-nya membebaskan kami dari biyaya persalinan. Dalam kelahiran anak kedua kami ini lagi-lagi geratis. Kami hanya membayar Rp 20.000 saja itupun sebagai biayaya pembelian popok pasca kelahiran untuk istri saya.
Anak Kedua Bersama Bundanya, Beberapa Saat Setelah Kelahiran
Begitulah, kisah kelahiran anak kedua kami dizaman Jokowi, ini artinya bhawa di Zaman Jokowi lagi-lagi orang-orang kecil semacam kami masih diperhatikan oleh Negara. Sebab melalui KIS-nya biyaya persalinan yang dibebankan kepada kami dibebaskan, ditanggung oleh negara.

Penulis ketika menuliskan pengalaman di atas sebenarnya meneteskan air mata, karena Neggara stidak-tidaknya sudah hadir membantu keluarga kecil kami, sementara kami sendiri merasa belum pernah membahagiakan Negara yang dibangun susah payah oleh para pendiri bangsa. 


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search