Lika-Liku Lepasnya Cirebon Dari Kekuasaan Kesultanan Mataram

Lepasnya Cirebon dari pengaruh Kesultanan Mataram tentu pangkalnya adalah kehancuran kerajaan mataram itu sendiri, sebab sebagaimana diketahui pada masa Amangkurat I Mataram dihantam berbagai pemberontakan, dan pemberontakan yang paling menohok adalah Pemberontakan Trunojoyo, karena pemberontakan tersebut adalah pemberontakan yang menyebabkan Amangkurat I terguling dari tahta.

Pada saat Mataram oleng  akibat pemberontakan rupanya satu demi satu wilayah kekuasannya dapat mudah dipisahkan dari Induknya termasuk Cirebon. Lepasnya Cirebon dari pengaruh dan kekuasaan Mataram disebabkan oleh gangguan Banten dan VOC yang kala itu memang menghendaki Mataram Bangkrut.

Pucuk kisah yang dapat ditarik sehingga kemuidan dapat menguraikan lika-liku lepasnya Cirebon dari Kekuasaan Kesultanan Mataram dimulai dari peristiwa kegagalan serangan Mataram ke Batavia.

Setelah kegagalan serangan ke Batavia dan Banten, praktis Mataram hanya mengkosentrasikan kekuatannya pada daerah Pesisir seperti di Karawang dan Cirebon. Mangkatnya Sultan Agung di tahun 1645 serta naik tahtanya Pangeran Sayidin menjadi Sunan Amangkurat I, mengubah peta politik di Mataram.

Kerusuhan sosial dan pemberontakan yang terjadi di Mataram (pemberontakan Trunojoyo dan Untung Surapati), mengubah untuk selamanya peta politik di pulau Jawa. Akhir dari pemberontakan di Mataram, terutama pemberontakan Trunojoyo, menjadi babak yang sangat krusial bagi relasi Cirebon dengan Mataram, di samping Banten dan VOC yang ikut bermain di dalamnya.

Hasil akhir dari pemberontakan Trunojoyo adalah dilepaskannya wilayah-wilayah bagian barat Mataram, untuk diserahkan pada VOC atas bantuan militernya terhadap penegakan tahta Mataram di tahun 1677.

Mataram praktis hanya mengandalkan Cirebon sebagai batas kekuasaannya di bagian barat. Bahkan saat Cirebon dijauhkan dari pengaruh Maratam pada tahun 1680 dan mendapat pengaruh VOC, Cirebon berharap dapat menjadi kekuatan politik yang mandiri kembali.

Sayang kebebasan penguasa Cirebon menjadi terbatas dan Cirebon kemudian dibelah menjadi tiga kesultanan kecil, meskipun mendapat perlindungan dari VOC pada tahun 1680.

Pada tahun ini juga, Sunan Amangkurat II meminta kepada VOC, agar Cirebon dikembalikan pada Mataram secara de facto, agar Cirebon tetap menjalankan kewajibannya seperti biasa. Permintaan itu diterima, tetapi tidak dijalankan VOC, karena VOC telah memberi perlindungan pada Cirebon, kalau-kalau Mataram menyerang Cirebon lewat militer.

Cirebon dibagi antara putra-putra Panembahan Ratu II, yaitu Pangeran Kartawijaya, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Wangsakerta. Pangeran Kartawijaya memimpin kraton Kanoman, Pangeran Martawijaya memimpin kraton Kasepuhan dan Pangeran Wangsakerta memimpin Kacirbonan, tetapi dia sendiri tidak punya kraton dan hanya bertindak sebagai patih.

Gejolak politik di Cirebon dengan Mataram belum berhenti, muculnya pemberontak Surapati yang melewati Cirebon untuk pergi ke Kartasura menjadi kendalanya. Pemberontakan Untung Surapati melawan VOC yang terjadi antara tahun 1686-1710, semakin menyulitkan posisi Mataram.

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Sunan Amangkurat II, terjadi perebutan kekuasaan di Mataram antara Pangeran Puger dengan Sunan Amangkurat Mas (III). Pangeran Puger yang merupakan adik dari Sunan Amangkurat II, menuduh Sunan Amangkurat III bersekongkol melawan VOC dengan bantuan pemberontak Untung Surapati.

Pangeran Puger akhirnya naik tahta menjadi raja Mataram dengan gelar Sunan Pakubuwono I pada tahun 1703, atas bantuan militer VOC dalam perebutan tahta Mataram melawan Sunan Amangkurat III. Sebagai ganti bantuan militer VOC atas kenaikan tahta, Sunan Pakubuwono I pada tahun 1705, melepaskan sisa daerah barat Mataram berupa tanah Priangan dan Cirebon secara de jure kepada VOC. Sejak itu Cirebon bukan lagi menjadi bagian Mataram. Pemberian tersebut didasari oleh balas jasa bantuan VOC, atas naik tahtanya Pangeran Puger. Cirebon kemudian menjadi bagian dari penyerahan wilayah Mataram pada VOC.

Setelah pelepasan hak Mataram atas tanah Priangan dan Cirebon, para bupati Priangan seluruhnya, kemudian berada di bawah yurisdiksi VOC dan berada dalam pengawasan Sultan Cirebon. Para bupati Priangan mengangkat sumpah setia pada VOC di hadapan Sultan Kasepuhan Cirebon pada 5 Oktober 1705.

Daftar Pustaka
[1] Adeng, Dkk., Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra, hlm. 41.
[2] F. De Haan (ed.), Daghregister Gehoeden in Casteel Batavia, Vant Passerande Daer Als Over Geheel In Nederland-India, Anno 1680, (Batavia dan s’Hage: Landsdukkerij dan M. Nijhoff, 1912), hlm. 264.
[3]H.J de Graaf, Terbunuhnya Kapten Tack, Kemelut Di Kartasura Abad XVII, terj. Dick Hartoko, (Jakarta: Grafiti Press, 1989), hlm. 119. Lihat juga Babad Trunojoyo- Suropati, terj. Balai Pustaka, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 109.
[4]Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium, hlm. 167.
[5]Sobana Hardjasaputra, “Bupati di Priangan, Kedudukan dan Peranannya Pada Abad Ke-17-Abad Ke-19” dalam, A. Sobana Hardjasaputra (ed.), Bupati Di Priangan dan Kajian Lainnya Mengenai Budaya Sunda, (Bandung: Yayasan Pusat Studi Sunda, 2004), hlm. 31.

Bagikan Artikel ini